Mengembangkan Ketahanan Nasional Berbasis Kebhinekaan; Pendekatan Kewaspadaan Nasional

Praktek ke bhinekaan tidak seharusnya praktek keberagaamn atau praktek berbeda yang asal beda dengan mengartikan kebhinekaan atau keberagaman itu sebagai kata yang terpisah dari kontruksi aslinya “ bhineka tunggal ika, tan hana dharma mangrva”. Praktek yang demikian berpotensi atau secara nyata selama ini berkontribusi melemahkan ketahanan nasional. Kondisi seperti ini memerlukan suatu konsep yang memadai atau paling tidak perlu di waspadai, agar keberagaman atau ke bhinekaan yang dimiliki Indonesia bukannya menjadi beban, namun sebaliknya justru menjadi motor dan basis pengembangan ketahanan nasional itu.

Untuk lebih lengkapnya mengenai mengembangkan ketahanan nasional berbasis kebhinekaan, silakan diunduh link di bawah ini.

orasi ilmiah putu sastra sps ugm

Core Lemhannas RI

Silahkan Download Core Lemhannas RI

Core Lemhannas Cover  https://app.box.com/s/pajmf4agjglqtyy0cb8y

Core Lemhannas RI        https://app.box.com/s/e6xeh5vmdtazs86yrdzv

Core Lemhannas RI

Silahkan Download Core Lemhannas RI

 

Core Lemhannas Cover  https://app.box.com/s/nyhm6d67xigh62v4r20u

Core Lemhannas RI        https://app.box.com/s/e6xeh5vmdtazs86yrdzv

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” (NKRI) (Perspektif Wawasan Nusantara, Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional)[1]

Oleh: Mayjen TNI (Purn) Putu Sastra Wingarta, S.IP,Msc [2]

Pendahuluan

            Dalam Lokakarya ini saya diminta untuk  menjadi nara sumber untuk memberikan masukan, saran dan pendapat dalam rangka penyempurnaan materi sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang telah disusun oleh kesekjen-an MPR RI. Adalah hal yang sangat membanggakan bagi saya pribadi mewakili Gubernur Lemhannas RI, memperoleh kehormatan dan kepercayaan untuk berbicara masalah  4 pilar itu, meliputi Pancasila,UUD 1945, sesanti Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Walau dalam kesempatan ini saya hanya diminta untuk berbicara masalah NKRI saja, sesuai acuan dalam TOR, namun pada forum yang terhormat ini ingin saya sampaikan bahwa di Lemhannas RI, ke 4 pilar ini adalah materi inti ( core) dalam kurikulumLemhannas RI yang harus diberikan kepada para peserta didik di Lemhannas RI, baik peserta reguler maupun singkat, serta peserta program-program pendidikan lainnya yang  diselenggarakan di Lemhannas RI.[3]  Pemahaman tentang 4 pilar ini sangat diperlukan dengan melibatkan lembaga politik mulai dari MPR,Legeslatif (DPR dan DPRD),eksekutif (pemerintah pusat dan daerah) dan yudikatif. Pelibatan lembaga-lembaga tersebut mengkait dengan upaya untuk menghasilkan peraturan perundangan (undang-undang, keppres dan perda). Upaya-upaya yang bersifat praktis ditujukan untuk mendukung melalui kegiatan-kegiatan seperti pendidikan, penyuluhan dan training of trainer (TOT) tenaga penyuluh dengan melibatkan peran aktif Lemhannas RI, Perguruan Tinggi, sekolah dan stakeholders lainnya. Sedangkan upaya yang bersifat operasional dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Hal ini dilakukan mengingat lembaga pendidikan merupakan ujung tombak yang efektif dalam pembentukan watak dan karakter bangsa, khususnya generasi muda.[4] Peran serta masyarakat akan menentukan berhasil tidaknya upaya –upaya memasyarakatkan 4 pilar kebangsaan dan bernegara termasuk pilar NKRI.

Setiap bicara masalah NKRI, kita tertarik untuk berbicara lebih dalam tentang sejarah terbentuknya negara termasuk terbentuknya NKRI yang ada sekarang ini, yang sama-sama kita cintai. Seperti diilustrasikan negara sebagai sebuah organisme, maka sejarah terbentuknya sebuah negara sama dengan sejarah sebuah kelahiran. Selain keberadaan atau kelahirannya, layaknya sebuah organisme maka jaminan kelangsungan eksistensinyapun akan menjadi penting untuk didiskusikan, termasuk kualitas atau tingkat ketahannannya (resilience)dalam menjalankan kehidupan. Berangkat dari pemahaman seperti ini, maka Indonesia yang  sejak awal ‘kelahirannya’ (memilih) menjadi negara ‘kesatuan’ seperti bunyi dari Pasal 1  ayat (1) UUD NRI tahun 1945;  “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”, menjadi menarik untuk didalami kembali akan hal ikhwal pilihannya pada bentuk Negara Kesatuan, yang pada akhirnya  populer dengan istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

Disepakati bahwa NKRI adalah salah satu pilar dari 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Walau  demikian, perlu dicermati hasil survey BPS tanggal 27-29 Mei 2011 tentang Kehidupan Bernegara yang menunjukkan bahwa tinggkat ke-‘tahuan’ masyarakat Indonesia tentang NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara menunjukkan persentase lebih kecil dibandingkan  pilar  Pancasila dan UUD 1945.

            “… Hampir seluruh masyarakat (99 persen) baik masyarakat perkotaan, pedesaan, kelompok elit maupun generasi muda mengetahui adanya Pancasila….. Persentase masyarakat yang mengetahui adanya ketiga pilar lainnya (UUD 1945,NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) lebih rendah dibandingkan pengetahuan mereka tentang Pancasila . Sekitar 80-86 persen masyarakat mengetahui UUD 1945 sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, sementara yang mengetahui NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pilar kehidupan bernegara sekitar 67-78 persen” (BPS,2011)

            Selain itu BPS juga menemukan bahwa  pendapat masyarakat mengenai 4 pilar bernegara itu, pilar NKRI menjadi pilar yang paling kecil persentasenya (76,95 %) dibandingkan 3 pilar lainnya dalam kaitannya dengan pertanyaan penting atau tidak pentingnya dipertahankan ke 4 pilar itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan data-data yang sederhana itu, menjadi menarik untuk selanjutnya membicarakan NKRI sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam hal ikhwal keberadaannya atau kelahirannya, jaminan kelangsungan eksistensinya serta tingkat ketahanannya dalam menjalankan kehidupan nasionalnya,yang akan dijadikan bahan untuk pemasyarakatannya, sehingga pemahaman masyarakat akan arti penting NKRI sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara semakin meningkat. Suatu yang menjadi semakin penting ditengah-tengah kecenderungan meningkatnya paham non Indonesia, separatisme, etnonasionalisme , konflik komunal diantara sesama komponen  bangsa serta masalah-masalah perbatasan dan lepasnya sebagian teritori Indonesia.

Sejarah ,Sebagai Latar Belakang

            Dalam konsep panduan Pemasyarakatan Sekjen MPR 2011 menyangkut NKRI sebagai bentuk Negara, sudah dibahas tentang sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan yang berisikan tentang sejarah nama Indonesia dan sejarahnya dimasa penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang Indonesia setelah kemerdekaan, yang berisi pembahasan tentang konsep negara kesatuan dalam UUD dan menurut UUD 1945. Untuk kepentingan sosialisasi atau pemasyarakatan, penting untuk membahas sebuah sejarah secara tajam dan mendalam, terlebih-lebih yang berkaitan dengan sejarah  sebuah bangsa heterogen, plural dan multikultural yang mengikatkan dirinya dalam sebuah wadah Negara Kesatuan. Konsep panduan pemasyarakatan yang saat ini disiapkan oleh MPR-RI, yang menggunakan pendekatan sejarah, mungkin masih perlu dipertajam, dikaitkan dengan sasaran besar yang ingin dicapai menyangkut ikatan kejiwaan sebuah bangsa dalam wadah atau teritori yang begitu luas dari Sabang sampai Meraoke. Kuatnya ikatan kejiwaan sebuah bangsa dalam sebuah wadah yang disebut negara akan sangat tergantung dari kuat dan lemahnya pemahaman bangsa itu terhadap sejarah negara itu terbentuk. Begitu banyak referensi atau buku-buku sejarah tentang Indonesia, namun begitu banyak juga diantara kita sesama komponen bangsa Indonesia yang masih belum secara mendalam memahami sejarah bangsanya yang terwadahkan dalam NKRI. Akibatnya, begitu banyak tafsir atau pemahaman tentang NKRI sebagai bentuk negara dengan wilayah teritori dari Sabang Prov NAD sampai Meraoke di Prov Papua atau dari Mianggas  di Prov Sulawesi Utara sampai Pulau Rote di Provinsi NTT. Muaranya, disatu sisi kita sering mendengar istilah NKRI ‘harga mati’, dilain sisi masih juga terdengar orang-orang yang berpikir tentang bentuk alternatif dari NKRI yang ada sekarang ini. Walau demikian, satu hal yang harus disepakati, berkaitan dengan istilah NKRI ‘harga mati’ adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI itu adalah negara yang memiliki satu kesatuan teritori (sesuai UNCLOS 1982) dari Sabang sampai Meraoke, satu kesatuan bangsa yang disebut bangsa Indonesia (Sumpah Pemuda 1928), satu kesatuan kepemilikan sumber kekayaan alam yang peruntukannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, satu kesatuan ideologi nasional yaitu ideologi Pancasila, satu kesatuan politik nasional yang harus selalu berpihak pada kepentingan nasional (national interest),  satu kesatuan perekonomian nasional yang harus selalu berpihak pada upaya mensejahterakan rakyat Indonesia, satu kesatuan budaya nasional yang memiliki jati diri Indonesia sebagai karakter nasional dan sistem pertahanan keamanan nasional yang khas menurut kharakteristik Indonesia. Itulah makna yang lebih dalam dari sekedar NKRI.

Tentang sejarah, Bung Karno pernah mengingatkan kita bahwa;

“Kita hanya 2 kali mengalami nationale staat, yaitu di jaman Sriwijaya dan di jaman Majapahit    …..Nationale staat hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri di jaman Sriwijaya dan Majapahit dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama ”[5]

            Negara Majapahit adalah cikal bakal Indonesia.  Majapahit yang keberadaannya sejak sekitar abad ke 13  sampai sekitar abad ke 15 adalah kerajaan yang sangat berjaya,  terlebih pada jaman Mahapatih Gajah Mada yang wafat disekitar tahun 1360-an, adalah Mahapatih yang sangat terkenal dan disegani, karena sumpah palapanya (sumpah yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu).[6] Sumpah inilah yang mengilhami founding fathers kita untuk kembali menggali, menggunakan dan memelihara visi Nusantara, bersatu dalam “Wawasan Nusantara” dalam sesanti Bhineka Tunggal Ika yang artinya beragam namun sejatinya satu, yang seharusnya berada dalam satu wadah. Visi Mahapatih Gajah Mada (patihnya patih-patih kerajaan-kerajaan yang ada diberbagai pulau-pulau diluar Jawa Dwipa (pulau Jawa) yang biasa juga disebut dengan Dwipantara atau Nusantara, pada jamannya adalah visi globalisasi Majapahit, yang walaupun pusat Kerajaan ada di Pulau Jawa, namun bertekad menyatukan Nusantara (yang artinya pulau di seberang atau diluar pulau Jawa) dalam satu kesatuan kehendak dan jiwa. Namun sejarah juga mencatat bahwa Majapahit yang berumur lebih dari 2 abad, harus mengakhiri kejayaannya karena Majapahit mengalami paradoks histori, yang sejak wafatnya Gajah Mada dengan visi ‘nusantara’nya mengalami perpecahan (semacam balkanisasi di Eropa Timur di akhir abad ke 20) dengan ditandai lepasnya kerajaan-kerajaan yang awalnya dibawah payung kerajaan Majapahit menjadi kerajaan-kerajan kecil yang berdiri sendiri. Begitu rendah tingkat kewaspadaan nasional sebagai negara bangsa (nationale staat) yang dimiliki Majapahit dalam konteks berbangsa dan bernegara pada jamannya, sehingga konflik-konflik kedalam yang melahirkan berbagai perpecahan lambat laun mempengaruhi ketahanan nasionalnya untuk menuju kekehancuran total. Kondisi Majapahit yang demikian, seiring dengan masuknya bangsa Eropa ke Indonesia disekitar tahun 1521, diawali bangsa Spanyol berlanjut dengan bangsa Belanda dengan VOC-nya disekitar tahun 1602 yang membuat Jawa dengan Nusantara-nya berdasar visi ‘wawasan nusantara’ Mahapatih Gajahmada benar-benar hancur oleh kolonisasi Belanda dan Jepang yang berlangsung sekitar 3 setengah abad, dan berakhir tuntas pada 27 Desember  1949, walau proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

            Di Lemhannas-RI,[7] di jalan Merdeka Selatan 10 Jakarta,  sebagai tempat dididiknya para pimpinan nasional dalam program pendidikan reguler maupun singkat serta program pendidikan lainnya, ada beberapa patung peringatan, seperti patung Gajah Mada, Bung Karno, Panglima Besar Sudirman, yang sengaja di bangun dihalaman maupun didalam gedung. Patung-patung itu dibangun untuk memberi peringatan kepada bangsa ini, atau paling tidak kepada peserta didik, berkaitan dengan peran tokoh-tokoh pendahulu bangsa itu dalam sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari sabang sampai Meraoke. Terbentuknya NKRI selalu diklaim sebagai NKRI yang diperoleh melalui perjuangan merebut kemerdekaan. Pemahaman merebut itu berkaitan dengan keyakinan bahwa kemerdekaan yang awalnya telah dimiliki oleh Majapahit sebagai cikal bakal bangsa Indonesia, namun karena lemahnya kewaspadaan nasional, ketahanan nasional, lemahnya persatuan dan kesatuan ‘nusantara’, pada masa itu, maka dapat dikuasai oleh bangsa Eropa.

Dalam konteks perlunya persatuan dan kesatuan, dalam wadah NKRI atau Negara yang berbentuk Kesatuan, pemahaman sejarah seperti diutarakan diatas menjadi penting, karena pengalaman buruk Majapahit menuju kehancuran totalnya tidak boleh terulang dalam NKRI yang sejatinya saat ini baru berumur setengah abad lebih sedikit. Justru kelahiran dan keberadaan NKRI harus disikapi dan dipahami sebagai upaya dan perjuangan keras untuk kembali mewujudkan visi Majapahit, menyatukan Nusantara dalam kemegahan dan kejayaannya dengan wilayahnya dari Sabang sampai Meraoke sebagai wilayah hukum yang diakui secara internasional berdasar wilayah hukum teritori hasil penyerahan kolonial Belanda dulu.

Dalam UUD NRI tahun 1945 Pasal 1  ayat (1) berbunyi ; “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Dalam konsep panduan Pemasyarakatan Sekjen MPR 2011 dikatakan bahwa “Negara Kesatuan adalah konsep ketata negaraan yang mengatur hubungan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, sedangkan persatuan adalah sikap batin atau kejiwaan atau semangat kolektif untuk bersatu dalam ikatan kebangsaan dan negara. Apa dan bagaimanapun hubungan pemerintah pusat dengan daerah itu, satu hal yang harus disepakati, bahwa hubungan itu harus tetap dalam kesatuan sistem yang fungsional. Dengan menggunakan pendekatan teori fungsional dan organiknya Herbert Spencer yang mengidentikkan negara sama dengan organisme, maka jaminan kelangsungan hidup menjadi sebuah tuntutan dari negara (NKRI). Masih menurut teori ini, yang memperkenalkan analogi organik, yang memahami negara seperti tubuh manusia sebagai suatu organisasi yang terdiri atas bagian-bagian yang tergantung satu sama lain, maka hubungan pemerintah pusat dengan daerahpun harus begitu adanya.  Tuntutan jaminan kelangsungan hidup NKRI menjadi vital interest, yang harus ditunjang dengan jaminan berjalannya ketata negaraan secara fungsional, untuk menghasilkan kondisi ibarat tubuh manusia yang sehat dan  bugar, dengan menggunakan perspektif wawasan nusantara, kewaspadaan dan ketahanan nasional, yang bermuara pada terjaminnya kelangsungan kehidupan nasional.

Tentang persatuan sikap batin atau kejiwaan, sejak awal Bung Karno selaku founding fathers kita mengajak bangsa Indonesia untuk memahami dan menyelami teori yang dibangun teoritisi perancis Renan yang mengatakan bahwa bangsa adalah segerombolan atau sekumpulan manusia yang memiliki solidaritas besar karena adanya kesatuan jiwa (soul) yang ingin bersatu dan bersama. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dibangun berdasar teori itu yang juga dilengkapi dengan teorinya Otto Bauer yang mengatakan bahwa bangsa adalah sekumpulan manusia yang memiliki persamaan watak karena adanya persamaan nasib. Dalam pidatonya pada tanggal 5 Juli 1958 di Istana Negara, Bung Karno melengkapi teori Renan dan Bauer dengan teori geopolitiknya. Tentang teori geopolitiknya ini, Bung Karno lebih jauh menjadikan hal itu sebagai bahan kuliah perdananya kepada peserta Kursus Reguler pertama  Lemhannas –RI tanggal 20 Mei 1965 dulu. Dikatakan bahwa;

“ ….menurut pendapat saya yang dikatakan bangsa itu adalah segerombolan manusia yang – kalau mengambil Renan- keras ia punya  le desir d’etre ensemble (keinginan, kehendak untuk bersatu), – kalau mengambil Otto Bauer- keras ia punya charaktergemeinschaft (persatuan, persamaan watak yang dilahirkan karena persamaan nasib), tetapi yang berdiam diatas satu wilayah geopolitik yang nyata satu persatuan. Apa wilayah geopolitik yang nyata satu persatuan, satu kesatuan itu apa?……. Geo dari perkataan geografi, peta gambarnya. Geopolitik ialah hubungan antara letaknya  tanah dan air, petanya itu  dengan rasa-rasa dan kehidupan politik.”

             Disini jelas-jelas Bung Karno mengatakan bahwa NKRI harus menjadi wadah yang menyatukan seluruh aspek kehidupan nasional meliputi aspek geografinya, demografinya, sumber kekayaan alamnya, ideologi, politik, ekonomi ,sosial budayanya sampai pertahanan keamananya. Seluruh aspek kehidupan itu biasa disebut dengan delapan aspek atau asta gatra.

NKRI,  Perspektif Wawasan Nusantara, Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional

            Geopolitik yang dimaksud Bung Karno, sejatinya adalah geopolitik konsepsi ruang yang diperkenalkan oleh Karl Haushofer yang menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer, teori ini disebut pula teori kombinasi ruang dan kekuatan. Dalam Modul Wawasan Nusantara Lemhannas RI (2010), sebagai bahan ajar dalam program pendidikan di Lemhannas-RI, dibahas  bahwa ;

Konsepsi geopolitik telah lama dibicarakan oleh sementara tokoh bangsa, antara lain Muh. Yamin dan Bung Karno, dalam Sidang BPUPKI pada tahun 1945. Berkaitan dengan hal itu, Bung Hatta dkk. (1980) memberikan komentar antara lain,  “Bung Karno mempergunakan dalil-dalil teori Geopolitik, khususnya Blut-Und-Boden Theorie, ciptaan Karl Haushofer. Teori ini sebetulnya sendi bagi politik imperialisme     Jerman, tetapi sangat menarik pula bagi kaum nasionalis Asia dan Indonesia,  khususnya untuk membela cita-cita kemerdekaan, persatuan bangsa, dan tanah air.”           Dua puluh tahun kemudian, yaitu pada tahun 1965, Bung Karno dalam pidatonya       yang berjudul Susunlah Pertahanan Nasional Bersendikan Karakteristik Bangs,  pada waktu peresmian berdirinya Lemhannas, antara lain menyatakan, “Mengetahui     hasil ilmu Geopolitik yang pada pokoknya, mula-mula saya baca di dalam kitabnya   Karl Haushofer, Die Geo-Politik des Pazifischen Ozeans, Geo-Politik dari Samudra  Pasifik, kalau mau mengetahui bagaimana suatu bangsa dijadikan besar, harus        mengetahui Geo-Politik bangsa itu.” 

Berdasar pemahaman diatas maka geopolitik Indonesia sejatinya adalah Wawasan Nusantara itu sendiri, yaitu cara pandang nasional (national outlook) bangsa Indonesia tentang diri (dengan kekuatan yang dimilikinya) dan lingkungannya (ruangnya) berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan  aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan nusantara juga sering dimaknai sebagai cara pandang, cara      memahami, cara menghayati, cara bertindak,  berfikir dan bertingkah  laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil interaksi proses psikologis, sosiokultural dengan aspek-aspek asta gatra atau delapan aspek kehidupan (Geo,demo, ska, ipoleksosbudhankam).  Atas dasar itulah  Indonesia memilih dan menjadi Negara Kesatuan, suatu bentuk yang paling tepat dikaitkan dengan cara pandang bangsanya tentang diri dan lingkungannya. Indonesia sangat sadar akan posisinya yang terpecah disilang dunia, benua dan samudera yang menuntut kesatuan itu. Sulit bagi Indonesia untuk membela cita-cita kemerdekaan, persatuan bangsa, dan tanah airnya dari berbagai bentuk ancaman bila tidak berdasar Negara Kesatuan. Terlebih ancaman kontemporer dan kedepan adalah ancaman yang tidak sekedar tradisional, namun juga yang tidak tradisional (traditional and non traditional threat). Bahwa ancaman yang selama berlangsungnya perang dingin lebih menitik beratkan pada pemahaman ancaman tradisional (traditional threat), yaitu ancaman militer, telah berubah menjadi pemahaman baru tentang ancaman non tradisional (non traditional threat), yaitu ancaman nir militer atau ancaman yang dapat menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Berdasarkan itu maka lahir pemahaman baru menyangkut keamanan (security)dengan istilah “comphrehensive security” atau keamanan menyeluruh yang menuntut adanya kesatuan  ( corporate security) dalam konsep kewaspadaan nasional untuk menghasilkan ketahanan nasional NKRI yang sangat tangguh ( sustainable). [8]

            Tentang Kewaspadaan nasional sebagai konsepsi adalah langkah-langkah sistemik yang dapat dilakukan untuk  kepentingan menjamin kelangsungan kehidupan nasional. Langkah-langkah sistemik itu berkaitan dengan kepemilikan atas early detection system, early warning system, cegah awal, tangkal awal serta tanggap awal terhadap ancaman yang potensial maupun manivest. Seperti telah disinggung diatas, bahwa dengan menggunakan pendekatan teori organiknya Herbert Spencer yang mengidentikkan negara sama dengan organisme, maka jaminan kelangsungan hidup menjadi sebuah tuntutan dari negara (NKRI). Dianalogikan bahwa NKRI seperti tubuh manusia, sebagai suatu organisasi yang terdiri atas bagian-bagian yang tergantung satu sama lain. Untuk menjamin kelangsungan hidupnya itulah diperlukan  konsepsi kewaspadaan nasional, agar menghasilkan kualitas ketahanan nasional yang diharapkan, sebagai prasyarat  diperolehnya jaminan kelangsungan hidup itu. Sudah tentu kewaspadaan dan ketahanan nasional yang dimaksud menyentuh kewaspadaan dan ketahanan seluruh atau kesatuan aspek kehidupan nasional yang melingkupi asta gatra atau delapan aspek kehidupan nasional.

Secara definisi;

“Kewaspadaan Nasional atau Padnas adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan nasionalnya — kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaranya dari suatu ancaman. Padnas juga sebagai suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang harus dimiliki olah bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI”. ( Modul Padnas, Lemhannas-RI,2006)

Ancaman laten dari Indonesia sebagai konsekuensi dari karakteristik yang dimiliki adalah ancaman disintegrasi, diawali disintegrasi sosial sampai dengan disintegrasi nasional. Agar  resistance terhadap ancaman disintegrasi ini, maka konsep kewaspadaan nasional harus dijalankan yang  diawali degan tuntutan  dimilikinya nasionalisme  setiap anak bangsa yang memadai.

Selain itu, Lemhannas-RI juga mendefinisikan ketahanan nasional sebagai berikut:

“ Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional.[9]

Intinya, ketahanan yang dinamis – ketahanan yang menghasilkan resilience. Ketahanan yang diperoleh dari Kewaspadaan Nasional. Sama dengan Kewaspadaan Nasional, kualitas ketahanan  nasional secara menyeluruh dalam skala nasional akan sangat tergantung dari kualitas ketahanan nasional pada tiap-tiap daerah di wilayah NKRI.

Kesimpulan sebagai penutup

  • Menggunakan perspektif wawasan Nusantara, Kewaspadaan Nasioanal dan Ketahanan Nasional, maka Indonesia sebagai negara kesatuan seperti yang termuat dalam  UUD NRI tahun 1945 Pasal 1  ayat (1) harus terus dijaga dan dipertahankan untuk menjamin kelangsungan kehidupan nasionalnya dan eksistensinya dengan kualitas daya saingnya yang memadai dalam percaturan dunia.
  • Sosialisasi atau pemasyarakatan NKRI sebagai salah satu pilar dari 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara , tidak terbatas pada penggunaan pendekatan sejarah dan hukum semata, namun  pendekatan yang lebih komprehensif harus dilakukan dengan menggunakan perspektif wawasan nusantara, kewaspadaan nasional dan ketahanan nasional yang selalu mendasari analisisnya terhadap NKRI pada sinergitas seluruh aspek kehidupan nasionalnya yang melingkupi asta gatra atau delapan aspek kehidupan nasional.
  • Penting dalam sosialisasi atau pemasyarakatan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pilar NKRI, melibatkan lembaga politik mulai dari MPR,Legeslatif (DPR dan DPRD),eksekutif (pemerintah pusat dan daerah) dan yudikatif pada tataran politis untuk menghasilkan  peraturan perundangan (undang-undang, keppres dan perda), serta upaya yang bersifat praktis untuk mendukung kegiatan-kegiatan seperti pendidikan, penyuluhan dan training of trainer (TOT) tenaga penyuluh dengan melibatkan peran aktif Lemhannas RI, Perguruan Tinggi, sekolah dan stakeholders lainnya.

JAKARTA,    18 JUNI 2011

Daftar Bacaan:

  • Badan Pusat Statistik,2011, Laporan Hasil Survei Pandangan Masyarakat Terhadap Kehidupan Bernegara
  • Canton,James,2009,The Extreme Future,10 Tren Utama yang Membentuk Ulang Dunia 20 Tahun ke Depan,penerjemah;Inyiak Ridwan Muzir,Pustaka Alvabet, Jakarta
  • Lemhannas-RI , Ketahanan Nasional Indonesia, Jakarta
  • ___________,2003 Buku Induk Wawasan Nusantara,Jakarta
  • ___________,2006 Modul Kewaspadaan Nasional
  • Sekjen MPR RI, Jakarta,2011, Panduan Pemasyarakatan Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika,Buku 1,
  • Tim Penerbitan Buku Pancasila, 2005, Pancasila Bung Karno, Himpunan Pidato, Ceramah Kursus dan Kuliah, Paksi Bhineka Tunggal Ika, Jakarta

Sumpah Palapa, dikutip dan diunduh dari  http://id.wikipedia.org/wiki/pada tanggal 11 Juni 2011


[1] Disampaikan dalam rangka Loka Karya Penyempurnaan materi Sosialisasi  4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara  yang diselenggarakan Sekjen MPR RI tanggal 17 s.d 19 Juni 2011 di Hotel Santika –Jl AIPDA KS Tubun no 7 Jakarta

[2] Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas-RI

[3] Program Pendidikan Reguler (9,5 bulan), Program Pendidikan Singkat (5,5 bulan), serta program-program lainnya yang berlangsung antara satu minggu sampai 5 minggu, yang dikemas dalam program pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

[4] Dalam survei BPS tanggal 27-29 Mei 2011 tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Kehidupan bernegara, pada pertanyaan siapa yang dianggap paling tepat melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya 4 pilar kehidupan bernegara, sebagian besar mayarakat (43,4 %)berpendapat bahwa Guru dan Dosen dipandang sebagai figur yang paling tepat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi. Tokoh masyarakat 28%,Badan Khusus yang dibentuk pemerintah 20%, Tokoh politik 3 % dan lainnya 6%.

[5] Pidato lahirnya Pancasila, pidato Bung Karno di depan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai tanggal 1 Juni 1945

[6] Sumpah Palapa adalah suatu pernyataan/sumpah yang dikemukakan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubhumi Majapahit, tahun 1258 Saka (1336 M).Sumpah Palapa ini ditemukan pada teks Jawa Pertengahan Pararaton, yang berbunyi, Sira Gajah Madapatih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada: “Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa”.  Terjemahannya, Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, “Jika telah mengalahkan Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa”.  Dari isi naskah ini dapat diketahui bahwa pada masa diangkatnya Gajah Mada, sebagian wilayah Nusantara yang disebutkan pada sumpahnya belum dikuasai Majapahit. ( Arti atau yang dimaksud dengan nama-nama tempat itu adalah; Gurun = Nusa Penida ,Seran = Seram ,Tañjung Pura = Kerajaan Tanjungpura, Ketapang, Kalimantan Barat , Haru = Sumatra Utara (ada kemungkinan merujuk kepada Karo) , Pahang = Pahang di Semenanjung Melayu , Dompo = sebuah daerah di pulau Sumbawa , Bali = Bali , Sunda = Kerajaan Sunda , Palembang = Palembang atau Sriwijaya Tumasik = Singapura  (dikutip dan diunduh pada tanggal 11 Juni 2011dari  http://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah_Palapa)

[7] Lemhannas-RI, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berdasarkan Peraturan Presiden RI No 67 Tahun 2006 Tanggal 13 Juni 2006 melaksanakan tugas pokok pendidikan pimpinan nasional, pengkajian strategis  dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

[8] Dalam pengukuran tentang Ketahanan Nasional Indonesia hasil laboratorium pengukuran ketahanan nasional (labkurtannas) lemhannas –RI tahun 2009-2010, indek ketahanan nasional Indonesia ada pada kualifikasi kurang tangguh (warning).

[9] Difinisi yang dirumuskan oleh Lemhannas-RI (Lembaga Ketahanan Nasional RI) sejak tahun 1975.

URGENSI KEWASPADAAN NASIONAL DALAM MENCEGAH DISINTEGRASI BANGSA [1]

Oleh : Mayjen TNI (Purn) Putu Sastra Wingarta, S.IP,M.Sc[2]

 

Pendahuluan

” …dalam delapan tahun terakhir ini, ditengah-tengah gerak reformasi dan demokratisasi yang berlangsung di negeri kita, terkadang kita kurang berani, kita menahan diri, untuk mengucapkan kata-kata semacam Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, Wawasan Kebangsaan, Stabilitas, Pembangunan, Kemajemukan dan lain-lain. Karena bisa-bisa dianggap tidak sejalan dengan gerak reformasi dan demokratisasi. Bisa-bisa dianggap tidak reformis”[3].

Inilah penggalan pidato Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ketika memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juli 2006 lalu. Pidato ini merupakan representatif dari sebuah kesadaran bahwa di era reformasi yang ditandai dengan demokratisasi justru kehidupan nasional Indonesia semakin menjauh dari nilai-nilai kebangsaan. Walaupun pidato itu sudah berlangsung lebih dari 5 tahun, namun atmosfer itu pada penggal-penggal waktu dan tempat tertentu masih terasa hingga sekarang. Euforia reformasi telah menjadikan kehidupan nasional Indonesia salah arah, kebablasan, kehilangan kompas, dan mengabaikan kewaspadaan nasional dari berbagai bentuk ancaman yang menghadangnya. Kondisi seperti  ini dirasakan sudah lebih dari satu dasa warsa ditengah hirup pikuk, kebisingan dan kegaduhan demokratisasi. Demokrasi dianggap seakan hanya sebuah tujuan dari suatu kebutuhan  kehidupan nasional yang dianggap juga sudah tidak lagi membutuhkan rambu-rambu, pedoman dan atau  sikap yang disebut kewaspadaan nasional. Kedepan, kondisi ini seharusnya segera diakhiri, agar kehidupan nasional kembali kepada relnya yang benar, sesuai dengan kesepakatan nasional – 4 pilar kebangsaan. Kondisi ini juga harus segera diakhiri, sebelum disintegrasi bangsa semakin mendekat didepan mata, karena kualitas kewaspadaan nasional kita semakin rendah. Bersyukur, akhir-akhir ini semakin berkumandang kerinduan terhadap kesepakan nasional itu- kerinduan dan kesadaran terhadap 4 pilar kebangsaan meliputi; Pancasila, UUD 1945, sesanti Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, sebagai bentuk dari kesadaran terhadap kewaspadaan nasional.

Tentang Kewaspadaan Nasional dan Persepsi Terhadap Ancaman

Apa itu Kewaspadaan Nasional atau Padnas ?

Kewaspadaan Nasional atau Padnas adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan nasionalnya — kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaranya dari suatu ancaman. Padnas juga sebagai suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang harus dimiliki olah bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Padnas dapat juga diartikan sebagai manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa/NKRI. Oleh karena itu Padnas harus bertolak dari keyakinan ideoligis dan nasionalisme yang kukuh serta perlu didukung oleh usaha-usaha pemantauan sejak dini dan terus menerus terhadap berbagai implikasi dari situasi serta kondisi yang berkembang baik didalam maupun di luar negeri.

Sejarah Singkat Perjalanan Pelaksanaan Padnas yang dilakukan sejak orde baru sampai era reformasi saat ini:

  • Tap MPR RI No XXV /MPRS/1966 tentang pembubaran PKI

Ketetapan inilah yang mencanangkan bahwa komunisme adalah bahaya latent bagi bangsa Indonesia. Sebuah persepsi terhadap ancaman terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pasca Orde Baru, Tap MPR ini sempat menjadi polemik pro – kontra menyangkut keinginan sebagian masyarakat dan elite bangsa untuk mencabut Tap tersebut. Alasannya HAM. Namun berdasarkan UU No 27/1999 tentang kejahatan terhadap negara, maka jelaslah bahwa bangsa Indonesia masih tetap mewaspadai bahaya latent Komunisme.[4]

  • Tap MPR RI No II/MPR/1978 tentang P.4

Ketetapan inilah yang menggiring bangsa Indonesia untuk lebih menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam ideology Pancasila, agar komunisme tidak berkembang di Indonesia.

  • Inpres No 10 th 1982 tentang konsepsi Kewaspadaan Nasional.

Ketetapan inilah yang dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan kewaspadaan nasional, walau dalam pelaksanaannya lebih menitik beratkan pada bahaya latent komunisme, karena Inpres ini mengacu dari Tap MPRS No. XXV/1966. Pada Era Orde Baru bentuk konkritnya , konsepsi ini disosialisasikan melalui Penataran Kewaspadaan Nasional ( Tar Pad Nas ).

  • Tap MPR RI No. XVIII/MPR/1998 tentang dicabutnya Tap MPR RI No II/MPR/1978 tentang P.4

Ketetapan ini lahir di awal-awal era reformasi. Dicabutnya ketetapan ini tidak terlepas dari suasana kebatinan bangsa saat itu yang menganggap bahwa pelaksanaan P4 ( Pedoman Pelaksanaan dan Pengamalan Pancasila ) sudah mengalami distorsi, karena kenyataan pelaksanaan teori – teori dalam P4 berbeda jauh dengan pelaksanaan dilapangan. Sejak diberlakukannya ketetapan ini jugalah terjadi peminggiran terhadap Pancasila, sebuah ideology yang  di sepakati berdasarkan amanat dalam pembukaan UUD 45. Sejak diberlakukannya ketetapan ini jugalah kembali muncul berbagai wacana untuk mencari ideology  alternatif  pengganti Pancasila[5].

  • KepPres No.38 th 2000 tentang pembubaran Bakorstanas yang membina kewaspadaan nasional.

Ketetapan ini lahir tidak terlepas dari penilaian yang menganggap bahwa lembaga ini adalah lembaga pemerintahan otoriter yang sangat menghambat tumbuhnya demokrasi, karena lembaga ini sangat mengedepankan pendekatan keamanan dengan berbagai pembatasan-pembatasan terhadap civil society. Sosialisasi kewaspadaan nasional untuk mengantisipasi berbagai bentuk ancaman dalam rangka penciptaan keamanan yang dilakukan oleh lembaga ini menjadikan anggapan lembaga ini sebagai momok demokratisasi. Akibatnnya, pembinaan terhadap kewaspadaan nasional menjadi tidak punya wadah serta tidak punya arah ditengah-tengah lingkungan strategis yang semakin kompleks.

  • Surat Pang TNI No. B/1305/14/23/SET tanggal 27 juni 2000 tentang dialihkannya tanggung jawab Tar Pad Nas kepada Depdagri

Ketetapan inilah yang menjadikan Depdagri mengambil alih tugas-tugas pembinaan  kewaspadaan nasional dengan melakukan sosialisasi tentang potensi ancaman disintegrasi bangsa ditengah-tengah badai multi krisis bangsa.

  • Kep Mendagri No, 40 th 2001 tentang penugasan kepada Dirjen Kesatuan Bangsa untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi tehnis dibidang kesatuan bangsa.

Ketetapan inilah yang menjadikan Depdagri harus merumuskan konsepsi implementasi kewaspadaan nasional yang pada gilirannya diharapkan mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

  • SE Mendagri No. 8933/2877/SE tanggal 16 Desember 2002 tentang pelaksanaan kegiatan penataran Ketahanan Bangsa

Surat inilah yang diharapkan mampu menjadi dasar sosialisasi kewaspadaan nasional untuk muara kesatuan bangsa dan ketahanan bangsa dari berbagai bentuk ancaman.

  • Pasal 7 PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota. Pasal 7 PP 38/2007 ini, menjadi semacam payung hukum yang sangat strategis bagi pemerintahan di tingkat pusat sampai dengan daerah dalam melakukan kewajibannya untuk waspada terhadap berbagai bentuk ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara, pada tataran nasional maupun masing-masing daerah.

Persoalan muncul, ketika reformasi disikapi secara berlebihan, sosialisasi kewaspadaan nasional dituduh sebagai manuver pemerintah untuk kembali kepada cara –cara orde baru dalam mengendalikan perpolitikan nasional yang bergaya doktriner, sehingga sebagian masyarakat begitu alergi mendengar kewaspadaan nasional yang sejatinya adalah bentuk upaya pemerintah mengajak masyarakat bangsanya agar lebih waspada terhadap ancaman yang ada yang mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaranya kedepan. Ancaman yang dihadapi tidak lagi hanya pada ranah ideologi dan politik saja. Ranahnya seluruh aspek kehidupan yang menyentuh ranah geografi, demografi, SKA, ideologi, politik, ekonomi, budaya dan keamanan (hankam). Ancaman yang dihadapi, tidak lagi ancaman tradisional belaka, tetapi sudah non tradisional, tidak lagi yang simetrik semata, tetapi sudah asymetric.

Persepsi Terhadap Ancaman

Dephan (Kemhan) RI telah merumuskan ( buku putih) hakekat ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dimana dis integrasi adalah ancaman untuk kepentingan strategis pertahanan Indonesia.[6] Di era globalisasi ini, seyogyanyalah ancaman diartikan sebagai sebuah kondisi, tindakan, potensi, baik alamiah atau hasil suatu rekayasa, berbentuk pisik atau non pisik, berasal dari dalam atau luar negeri, secara langsung atau tidak langsung diperkirakan atau diduga atau yang sudah nyata yang dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasionalnya. Pengertian ini sudah tentu diharapkan sebagai pengertian yang mencakup arti ancaman,gangguan,hambatan dan tantangan yang pernah kita acu saat era orde baru dulu.

Ancaman itu sendiri dapat berasal dari luar maupun dalam negeri.  Kedua-duanya selalu memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi sehingga sulit untuk dapat dipisahkan. Ancaman (keamanan) tradisional yang datangnya dari luar negeri adalah invasi atau agresi dari negara lain. Berdasarkan perkiraan, ancaman dalam bentuk ini kecil kemungkinannya. Oleh karena itu perkiraan ancaman yang lebih memungkinkan adalah ancaman non tradisional (non traditiopnal threat) atau “non military security threat” atau “non conventional security threat” [7] yaitu setiap aksi yang mengancam kedaulatan negara , keutuhan wilayah , serta keselamatan bangsa dan negara kesatuan RI – ancaman terhadap wawasan nusantara.[8] Ancaman yang paling mungkin dari luar negeri terhadap Indonesia adalah kejahatan yang terorganisir yang dilakukan oleh aktor-aktor non negara untuk memperoleh keuntungan dengan memanipulasi kondisi dalam negeri dan keterbatasan aparatur pemerintah.

Globalisasi melahirkan pemahaman baru menyangkut keamanan (security). Istilah “comphrehensive security” muncul seiring dengan berakhirnya Perang Dingin sekitar tahun 1988, yang berseberangan dengan harapan masyarakat dunia yang mengharapkan dengan optimisme munculnya perdamaian internal dan antar Negara, berkurangnya kekerasan dan tegaknya ketertiban dunia di bawah kendali PBB. Namun yang terjadi pada tahun 1990-an justru menimbulkan pertanyaan, karena yang muncul adalah kekerasan yang dilakukan oleh “non state actors” seperti perang saudara, genosida, konflik berdasar identitas, terorisme yang dipacu oleh frustasi akibat perasaan-perasan kesenjangan ekonomi,ketidak adilan, “xenophobia”, ketidakamaan akibat globalisasi , separasi politik, tuntutan solidaritas agama, yang dimanipulasi oleh kaum ekstremis, fanatic, fundamentalis dan kelompok radikalis (Muladi,2006)

Prof Muladi mengidentifikasi secara nasional bahaya-bahaya yang mengancam Wawasan Nusantara dalam arti fisik dan sosial antara lain :[9]

  • Ikatan premordial yang semakin menajam akibat Globalisasi dan bagi yang tidak dapat menyesuaikan diri akan mencari ”traditional shelter”.
  • Dampak multi dimensional Globalisasi dengan meningkatnya ICT Technology, sehingga sulit mengontrol pengaruh budaya, ideas/ideology, manusia, informasi melewati batas wilayah negara yang tidak jarang berseberangan dengan kepribadian bangsa.
  • Bahaya-bahaya yang diakibatkan oleh ”non traditional/ non military security threat” seperti kejahatan transnational terorganisasi (perdagangan senjata api, imigran gelap, narkotika, money laundering,illegal fishing, illegal loging,illegal mining, campur tangan elemen-elemen asing dalam gerakan separatisme,terrorisme yang dimotori oleh radikalisme yang bersifat transnasional, pembuangan limbah beracun/B3, penyakit menular,konflik horizontal yang tidak jarang mengundang solidaritas kelompok-kelompok asing dan lain-lain).
  • Kordinasi pemerintah pusat dan daerah yang masih perlu ditingkatkan.
  • Otonomi daerah yang sering ditafsirkan sebagai pembagian kekuasaan.[10]
  • Belum berkembangnya alternatif energi yang terbarukan.
  • Melemahnya kesadaran terhadap ideologi bangsa dan karakter nasional lainnya.
  • Ikatan primordial yang yang menonjol kembali.
  • Penegakan supremasi hukum yang belum memuaskan.
  • Partai-partai politik yang belum melaksanakan perannya dengan baik sesuai dengan Undang-Undang.
  • Implikasi pemisahan fungsi pertahanan dan fungsi keamanan yang bersifat dikotomis dengan segala implikasinya.
  • Berkembangnya doktrin ”pre-emtive strike” atau ”anticipatory self defence” setelah peristiwa 9/11.
  • Analisis kecenderungan Global sampai 2015 yang cukup memprihatinkan, baik yang berkaitan dengan aspek demografi, kekayaan alam dan lingkungan, sain dan teknologi, ekonomi global dan globalisasi, kepemerintahan nasional dan internasional,konflik mendatang maupun peranan negara-negara maju.

Kofi Annan pada laporannya semasa menjabat SekJen PBB mengidentifikasi adanya 6 kelompok ancaman atau bahaya bersama (six clusters of threat) yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia yaitu ancaman social ekonomi berupa kemiskinan, penyakit menular dan degradasi lingkungan, konflik antar Negara, konflik internal Negara termasuk perang saudara, genosida dan kekejaman bersekala besar lainnya, senjata nuklir, radiology, kimia dan biologi, terorisme dan kejahatan lintas Negara terorganisasi (TOC) (Annan,2005). Selain itu, hal penting berkaitan dengan masa depan hidup kita, suatu istilah yang digunakan oleh Canton dalam bukunya The Extreme Future. Dikatakan bahwa;

“ Saat ini, kita sedang menghadapi masa depan pasca 9/11. Masa depan hidup kita , pekerjaan, bisnis – pendek kata , masa depan dunia kita – sangat tergantung akan kemampuan kita memperoleh pemahaman baru tentang perubahan-perubahan gamang yang ada didepan kita. Saya akan menyebut usaha untuk memperoleh pemahaman baru ini dengan kesiapan menghadapi masa depan (future-readiness).

Lima faktor penentu masa depan ekstrem meliputi : Pertama, Kecepatan. Rata-rata perubahan yang terjadi amat cepat tak terlihat, sangat menyeluruh dan menyentuh setiap aspek , Kedua, Kompleksitas, yaitu lompatan kuantum dalam angka-angka kekuatan yang sepertinya tak saling terkait akan mempengaruhi mulai dari gaya hidup, pekerjaan,pribadi hingga keamanan nasional, Ketiga, Resiko. Berbagai resiko baru, resiko yang lebih tinggi dan ancaman-ancaman besar lainnya mulai dari teror, kejahatan,sampai kemerosotan ekonomi global akan mengubah setiap sendi kehidupan anda, Keempat, Perubahan. Penyesuaian drastis terhadap pekerjaan, komunitas dan hubungan yang anda miliki akan mendorong anda untuk beradaptasi secara cepat terhadap perubahan-perubahan radikal serta. Kelima, Kejutan-kejutan yang terkadang memang baik, namun tak jarang pula diluar imajinasi, akan menjadi bagian kehidupan sehari-hari anda. Sering kejutan ini berada di luar kemampuan indra dan logika” (Canton,2009).

 

Tentang Integrasi Nasional

Sesungguhnya lambang negara kita burung Garuda Pancasila yang mencekeram pita bertuliskan Bhineka Tunggal Ika, adalah sebuah peringatan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk waspada terhadap integrasi nasional. Kata-kata Bhineka Tunggal Ika yang berarti ” kemajemukan itu sejatinya satu”. memberi peringatan kepada seluruh anak bangsa  agar setiap saat mewaspadai persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap dijaga dan dipelihara sehingga integrasi nasional bangsa Indonesia terpertahankan dengan baik, menuju cita – cita nasionalnya.

Beberapa saat setelah memasuki era reformasi, kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bingkai paham nasionalisme terasa semakin kehilangan arahnya dalam hubungannya dengan upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasional seperti diamanatkan dalam pembukaan UUD 45. Ironisnya, kondisi yang kita rasakan bersama itu kita maklumi dengan alasan euforia atau karena masa transisi konsolidasi demokrasi. Padahal kelahiran era reformasi adalah bentuk konkrit dari kewaspadaan rakyat Indonesia akan deviasi arah perjalanan bangsa yang diawaki oleh Orde Baru.  Pada saat ini ketika reformasi sudah kita jalankan sedemikian lama , wawasan kebangsaan kita terasa masih memprihatinkan kalau tak mau dikatakan menurun, yang apabila tidak diwaspadai dikhawatirkan akan melahirkan sebuah disintegrasi bangsa. Cukup banyak indikator yang menunjukkan secara kualitas maupun kuantitas penurunan itu. Walau demikian, ditengah kekhawatiran akan penurunan itu, sepantasnya kita bersyukur, bahwa nasionalisme anak bangsa ini sejatinya masih dapat diandalkan apabila para penyelenggara negara mampu mengelolanya dengan baik.

Konsepsi Nation

Harus diakui bahwa integrasi nasional secara utuh/bulat masih jauh dari jangkauan ideal maka secara berkala harus ada upaya untuk menelusuri dan mengkaji secara kritis kualitas integrasi tersebut, baik dari pendekatan  normatif, koersif maupun fungsional.

Diartikan bahwa pendekatan integratif normatif adalah integrasi yang dilakukan oleh pemerintah yang kurang menghargai proses budaya, yang alamiah  tetapi lebih bersifat memaksa. Pendekatan koersif mengandung pengertian penggunaan cara kekerasan, cara ideologis serta tekanan-tekanan fisik dan budaya dalam menyatukan bangsa. Sedangkan pengertian pendekatan fungsional adalah pemanfaatan saling ketergantungan fungsional antar daerah, golongan, yang ada dalam negara. Secara singkat dapat disimpulkan prasyarat bagi terwujudnya integrasi bangsa antara lain :

  •     Adanya pemahaman dan kesadaran serta tekad  bersatu sebagai bangsa Indonesia dalam wadah NKRI dari Sabang sampai dengan Meraoke berlandaskan Pancasila.
  • Adanya pemahaman dan kesadaran serta kesepakatan tentang cita cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 45.
  • Terwujudnya kesejahteraan dan keamanan yang berkeadilan diseluruh wilayah Indonesia. Tanpa kesejahteraan yang berkeadilan sulit diciptakan kondisi keamanan, sebaliknya tanpa kondisi keamanan yang kondusif pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan sukar dilaksanakan.

Sesungguhnya awal terbentuknya Indonesia sebagai bangsa dalam wadah NKRI yang dilakukan oleh bapak dan ibu pendiri Bangsa (founding fathers) kita  tidak terlepas dari pengeterapan kensepsi nation dari ERNEST RENAN  dan OTTO BAUER.

Renan mengatakan bahwa:

sebuah bangsa adalah satu solidaritas yang besar  yang tidak harus memerlukan satu bahasa, satu agama atau satu turunan yang menjadi pengikat. Yang paling penting adalah pengikat jiwanya berkehendak untuk hidup bersama.”

Otto Bauer mengatakan bahwa:

 bangsa adalah satu persamaan, suatu persatuan karakter, watak yang tumbuh dan lahir karena kesamaan pengalaman.”

Dengan demikian konsepsi nation yang digunakan oleh founding fathers  kita adalah nation yang berarti suatu entitas politik yang terdiri dari warga negara yang walaupun berbeda latar belakang ras, etnik, agama, budaya, golongan satu sama lain, namun punya kehendak yang kuat untuk bersatu, dibawah payung negara nasional dan didalam suatu wilayah yang jelas batas-batasnya. ( Bung Karno menambahkan  bahwa geopolitik adalah hubungan antara letak tanah dan air dengan rasa dan kehidupan politiknya )

Integrasi nasional tidak mungkin terbentuk begitu saja tanpa integrasi setiap komponen negara maupun integrasi antar komponen negara. Nation tumbuh dan dibentuk secara sadar dan bertahap sebagai komunitas politik modern yang memayungi berbagai komunitas primordial, dengan tujuan sebagai sarana dan wahana kolektif untuk mewujudkan masa depan bersama baik dalam bidang kesejahteraan maupun bidang keamanan. Selain itu pengalamam sejarah yang sama sebagai collective memory memperkuat kebangsaan tersebut. Nation adalah sosio psikologi, landasan sosio kultural serta landasan sosio politik yang diperlukan untuk terbentuknya negara nasional. Sebaliknya negara nasional merupakan subyek utama hukum internasional yang ideal bagi eksistensi nasion. Satu nasion akan sengsara tanpa negara, dan negara akan labil tanpa dukungan nation.

Oleh karena itu sesungguhnya integrasi nasional menuntut :

  • Perlakuan persamaan hak bagi semua dan setiap warga negara. Ini berarti bahwa integrasi bangsa hanya akan terlaksana dengan baik selama ada jaminan bahwa hak-hak dasar serta martabat warga negara dihormati dan tidak diingkari diperkosa ataupun dilecehkan. Artinya tanpa jaminan itu integrasi menjadi lemah.
  • Jaminan keadilan bagi semua dan setiap warga negara dan berlaku baik secara vertikal maupun horizontal. Adanya fairness bisa menjadi kunci utama dalam usaha merelialisasikan keadilan dalam kehidupan sosial, baik dalam bentuk keadilan komutatif maupun distrubutif.
  • Dukungan pastisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. Prinsip demokrasi yang dirumuskan sebagai kedaulatan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat perlu dihidupkan kembali secara nyata dengan harapan munculnya komitmen sosial setiap warga dalam karya bersama demi terwujudnya cita-cita .
  • Setiap keterbukaan yang membuka perspektif luas serta mampu membuka jalan untuk kesempatan belajar lebih banyak dan mengembangkan potensi dan kekuatan bangsa. Sikap keterbukaan akan semakin bermakna terutama bagi masyarakat yang pluralistik, khususnya dalam rangka menumbuhkan saling pengertian, saling menghormati, dialog dan kerja sama.

Dukungan masyarakat terhadap integrasi nasional akan menguat apabila integrasi nasional tersebut bukan saja memberikan harapan hidup yang lebih baik dimasa depan tetapi juga secara nyata lebih memperbaiki taraf hidup masyarakat sehari-hari betapun kecilnya. Sedangkan penolakan terhadap integrasi nasional akan semakin keras apabila jika kehidupan berbangsa dan bernegara bukan saja tidak memperbaiki taraf hidup rakyat tetapi justru menyengsarakan dan menghina identitas sosial kultural, adat serta kehidupannya.[11]

Nasionalisme dan peranannya dalam Integrasi nasional

Proses integrasi nasional ( Indonesia) perlu didukung oleh ideologi nasionalisme. Dalam suatu bangsa yang masyarakatnya secara sosiokultural majemuk seperti Indonesia, ideologi nasionalisme perlu memberikan jawaban ideologis serta arahan terhadap strategi yang akan dianut dalam integrasi nasional. Nasionalisme merupakan suatu ideologi yang memiliki kekuatan pengaruh yang menggerakkkan perasaan menjadi bagian dari sesuatu dan berfungsi membangun perasaan bagi satu komunitas nasional. Nasionalisme adalah paham nation atau paham kebangsaan.

Menurut sejarahnya bagi Indonesia nasionalisme adalah counter ideologi terhadap kolonialisme, counter terhadap konservatisme serta statusquoisme kolonialisme. Maka tidaklah heran apabila pada awalnya nasionalisme kita sering bersifat radikalistik bahkan revolusioner. Oleh karena itu nasionalisme Indonesia sulit dipahami tanpa pendalaman dan pembekalan pengetahuan tentang latar belakang sejarah kolonialisme di bumi Nusantara.

Sesungguhnya nasionalisme di bumi Nusantara telah mengembrio sejak Boedi Utomo tahun 1908, lalu menemukan prinsip-prinsipnya pada Soempah Pemoeda 1928 dan terkristalisasi dalam cita-cita konkrit menuju Indonesia merdeka dan menemukan puncaknya pada proklamasi 17 Agustus 1945 yang melahirkan cita-cita nasional. Sejarah mencatat bahwa nasionalisme Indonesia mengalami pasang surut serta tiada henti menghadapi berbagai tantangan dan ancaman baik diera Sukarno maupun Suharto termasuk era Habiebie, Gus Dur Megawati maupun Presiden SBY saat ini. Ancaman latennya adalah mengarah kepada Dis Integrasi. Kondisi ini benar-benar harus diwaspadai.

 

Bagaimana kondisi kita saat ini.

Tanpa perlu diuraikan secara ditail, kita semua tahu dan merasakan tentang kondisi bangsa dan negara kita saat ini. Kondisi itu menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Akumulasinya adalah rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan nasional sehubungan dengan potensi ancaman yang dihadapi.[12] Tindakan-tindakan kekerasan selain terrorisme, masih marak di era reformasi; era demokratisasi yang masih membawa dampak ikutan kegaduhan, kebisingan dan kekacauan sosial. Di era reformasilah kita sempat alergi menyebut Pancasila – lalu  membubarkan BP7, mencabut Tap MPR II/1978 tentang P4 yang dianggap menjadi biang keladi rusaknya kehidupan berbangsa dan bernegara. Ironisnya justru di era reformasilah kita merasakan kegaduhan dan kebisingan demokratisasi itu, walau demokrasi itu memang diperlukan untuk mewujudkan masyarakat sipil. Diberbagai tempat di wilayah Indonesia, bentuk-bentuk kekerasan masih terjadi, baik antar masyarakat dengan masyarakat lainnya;antara masyarakat dengan aparat;bahkan antara aparat yang satu dengan aparat lainnya. Tindakan kekerasan sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Bentrok antar mahasiswa, antar pendukung calon bupati, wali kota, gubernur dan sejenisnya dalam Pilkada, juga bentrok anatara rakyat dengan pengusaha seperti di Mesuji Lampung dan Sumatera Selatan serta rakyat dengan aparat di Bima NTB yang selalu membawa korban jiwa.

Dephan RI telah mengeluarkan buku putih yang menidentifikasi tentang ancaman yang telah, sedang dan akan kita hadapi ditinjau dari aspek pertahanan meliputi ancaman terrorisme internasional, separatisme, radikalisme, konflik komunal, kejahatan batas negara, imigran gelap, keamanan laut, keamanan udara, dan bencana alam. Apabila kita sepakat bahwa kesemua ancaman itu sebagai sesuatu yang tidak bisa terlepas dari motifasi dan pengaruh aspek – aspek kehidupan yang lainnya seperti aspek ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya, maka ancaman yang teridendifikasi itu adalah sebuah akumulasi yang akan membawa pengaruh terhadap kualitas ketahanan nasional kita. Di era otonomi daerah, kualitas ketahanan nasional kita akan sangat tergantung dari kualitas ketahanan masing-masing daerah. Kualitas wawasan kebangsaan kita pada skala nasionalpun akan sangat tergantung dari kualitas wawasan kebangsaan kita pada masing-masing daerah. Inilah korelasi penting yang harus dipahami, bahwa wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, ideologi nasional dan kewaspadaan nasional kita terhadap ancaman satu dengan yang lainnya saling pengaruh mempengaruhi. Ujung-ujungnya kualitas integrasi nasional kita.

Wawasan Kebangsaan Kita

Berbicara masalah wawasan Kebangsaan, berarti kita akan kembali berbicara masalah nasionalisme. Suatu paham yang dibangun dari konsepsi nation yang melahirkan bangsa baru. Konsepsi nation atau bangsa Indonesia, melekat pada asas bahwa sekalipun bangsa ini terdiri dari bermacam-macam kemajemukan tetapi semuanya terikat dalam satu ke Indonesiaan. Atas dasar itu bangsa Indonesia sepakat dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika – ideologi Pancasila.

Pada hakekatnya nasionalisme itu sendiri mengandung unsur-unsur wawasan, paham dan semangat kebangsaan. Satu dan lainnya saling berpengaruh dan tergantung. Kesamaan paham akan membawa pengaruh terhadap kesamaan wawasan maupun semangat. Begitu juga sebaliknya antara satu dengan yang lainnya. Kesenjangan antara satu dengan yang lainnya akan berpengaruh terhadap kualitas dari nasionalisme itu sendiri. Kita bangsa Indonesia, memang sudah memiliki paham nasional yang kita sebut dengan Pancasila. Kita juga sudah punya wawasan kebangsaan yang kita sebut dengan wawasan Nusantara. Kitapun seharusnya punya semangat kebangsaan, semangat mencintai dan membela negara Indonesia.

Pertanyaannya sekarang, bagaimana kualitas dari nasionalisme itu saat ini. Pertanyaan yang sulit dan relatif untuk dapat dijawab, namun sebetulnya apabila kita masih memiliki kesamaan pandangan, melihat kondisi sehari-hari dari kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pertanyaan itu begitu mudah untuk dijawab dengan kata-kata “memprihatinkan“. Walau saat ini (2012); sudah 84 tahun sejak Sumpah Pemuda di kumandangkan tanggal 28 Oktober 1928 dulu;  tidak  menjadikan jaminan kualitas nasionalisme kita semakin baik. Justru akhir-akhir ini; setelah 8 tahun era reformasi; era otonomi daerah, kualitas nasionalisme kita dirasakan semakin mundur dengan beberapa indikatornya. Yang paling menonjol menguatnya primordialisme, kondisi yang bertentangan dengan semangat Sumpah Pemuda yang mengusung kesadaran akan nilai-nilai Persatuan dalam nasionalisme ke Indonesiaan.Hal inilah yang harus kita waspadai karena memicu lahirnya dis integrasi bangsa yang menempatkan kita semakin jauh menuju cita-cita nasional.

Dengan demikian, hal yang kita waspadai itu harus ditemukan akar penyebabnya secara akurat, lalu dilakukan langkah-langkah strategis untuk memperbaikinya. Sebagai renungan yang dapat dijadikan bahan untuk didiskusikan, penyebab itu semua karena kita mengalami kesenjangan yang sangat dipelbagai aspek kehidupan menyangkut aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya ,pertahanan dan keamanan termasuk kesenjangan hukum, yang berimplikasi pada lemahnya ketahanan nasional kita.

Kewaspadaan Nasional terhadap berbagai kesenjangan sosial berkaitan langsung dengan kualitas nasionalisme. Presiden SBY mengatakan bahwa;

”Nasionalisme masa kini adalah membebaskan Indonesia dari kemiskinan dan keterbelakangan. Nasionalisme, kebanggaan kepada bangsa sendiri, harkatnya, martabatnya, kemuliaannya, itu dapat tercapai jika bangsa kita tidak lagi banyak yang miskin dan terbelakang. Dikatakan disitu, demokrasi tidak akan hidup subur tanpa kesejahteraan dan keadilan sosial. Jangan kita mengabsolutkan dan mendewakan demokrasi. Demokrasi itu sendiri harus bergandengan, tidak boleh jalan sendiri dan mesti hidup bersama-sama dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan keadilan sosial”. [13]

Pemerintahan sekarang, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden SBY sangat menaruh perhatian dan mencoba peduli dengan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Ini berarti pemerintahan yang peduli dengan kesenjangan sosial, karena kesenjangan sosial adalah suatu kondisi perbedaan yang terjadi akibat ketidak adilan dan ketidak merataan kesejahteraan sosial sebagai dampak dari ketidak adilan pembangunan. Celakanya, tuntutan demokratisasi yang sudah berumur hampir satu dasa warsa ini justru banyak menghasilkan kesenjangan sosial baru, karena demokratisasi itu sendiri tidak bergandengan tangan dengan peningkatan kesejahteraan sosial. Demokratisasi yang dilaksanakan ”kebablasan”. Berbagai tuntutan sebagian kelompok masyarakat yang dilakukan dengan cara-cara menabrak rambu-rambu hukum, norma dan konsensus nasional dengan alasan demokrasi, justru menghasilkan kemiskinan baru kelompok masyarakat lainnya. Demo-demo sebagian masyarakat yang dilakukan dengan cara anarkhis dan sejenisnya justru menghasilakn konflik sosial dalam masyarakat dan melahirkan persoalan-persoalan baru menyangkut kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Konflik horizontal masyarakat bawah dihampir seluruh bagian dari Republik ini menghasilkan korban nyawa dan luka-luka yang tidak sedikit. Belum lagi korban harta benda yang diakibatkan. Selain itu bencana alam yang bertubi-tubi yang juga melanda hampir sebagian wilayah republik ini ikut memperparah kondisi masyarakat bawah. Akibatnya kesenjangan sosial semakin menganga. Stabilitas Nasional terganggu dan krisis nasional semakin berkepanjangan. Masyarakat unqualified  yang merendahkan kebanggaan, harkat dan martabat bangsa semakin menjadi-jadi. Sekali lagi, semuanya sebagai akibat kesenjangan sosial itu, yang harus diwaspadai.

 

Penutup

Sebagai penutup, mengalir dari pembahasan diatas, untuk kedepan alternatif kebijakan kehidupan nasional yang dapat dilakukan berkaitan dengan urgensi kewaspadaan nasional dalam mencegah disintegrasi bangsa adalah sebagai berikut :

Pertama, secara umum dan garis besar; karena Padnas adalah Sikap yang berkaitan dengan kualitas nasionalisme bangsa, kualitas deteksi dini, peringatan dini , cegah awal, tangkal awal dan tanggap awal bangsa terhadap berbagai bentuk ancaman, maka sejak saat ini juga seluruh komponen bangsa dan negara harus lebih meningkatkan komitmennya masing-masing dalam menjalankan kehidupan nasional berdasar 4 pilar kebangsaan sehingga berbagai ancaman yang dihadapi tetap dalam bingkai komitmen integrasi nasional menggunakan konsep nation yang telah ditetapkan oleh founding father bangsa Indonesia.

Kedua, Penting bagi setiap komponen bangsa dan negara untuk lebih meningkatkan kualitas rasa memiliki dan bela negaranya terhadap NKRI yang menjadikan setiap komponen bangsa dan negara peka terhadap berbagai bentuk ancaman yang potensial maupun manivest membahayakan kelangsungan NKRI dari Sabang sampai Meraoke. Rasa memiliki dan bela negara yang selalu bergandengan tangan dengan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan keadilan, modal yang paling berharga dalam membangun integrasi nasional.

DAFTAR BACAAN

 

  • Anwar, Dewi Fortuna,2005, Development,Migration and Security in East Asia, People’s Movement and Non-Traditional Security Challanges in Changing East Asia, The Habibie  Center, Jakarta
  • Canton,James,2009,The Extreme Future,10 Tren Utama yang Membentuk Ulang Dunia 20 Tahun ke Depan,penerjemah;Inyiak Ridwan Muzir,Pustaka Alvabet, Jakarta
  • Maksum (Ed), 1994, Mencari Ideologi Alternatif, Polemik Agama Pasca Ideologi Menjelang Abad 21, Penetrbit Mizan, Bandung.
  • Wingarta, Putu Sastra, Mayjen TNI, 2007, Pengantar Kewaspadaan Nasional Hubungannya dengan Kepentingan Nasional, Integrasi Nasional, Keamanan Nasional, Konflik dan Krisis Nasional, Lemhannas RI.
  • Wingarta, Putu Sastra, Mayjen TNI, 2006, Bali Ajeg-Ketahanan Nasional , Konsepsi dan Implementasinya, Perspektif Paradigma Nasional,Jakarta,Pensil-324
  • Yudhoyono.Susilo Bambang,DR.H, 2006  Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila, Pidato Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Memperingati Hari Lahir Pancasila, Jakarta Convention Center, 1 Juni 2006

[1]Dalam Rangka  Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Konsepsi Nasional dan Kepemimpinan bagi Pimpinan dan anggota DPRD & Pejabat Pemerintah Daerah Angkatan  XXIX Tahun 2012

[2]  Tenaga Profesional Lemhannas-RI bidang Kewaspadaan Nasional.

[3] Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2006.

[4] Lihat Gerakan Nasional Patriot Indonesia,2004, Undang-Undang Republik Indonesia No 27 Tahun 1999, Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Sebagai Tindak Lanjut Pasal 3 Tap MPRS NO XXV Tahun 1966.

[5] Sebenarnya sejak USSR bubar, Komunisme yang dianggap “kalah” dalam pertarungannya dengan Kapitalisme, tahun 1994 di Indonesia sudah berkembang wacana untuk mencari ideology alternatif. Lihat Maksum (Ed), 1994, Mencari Ideologi Alternatif, Polemik Agama Pasca Ideologi Menjelang Abad 21

[6] Buku Putih Dephan RI,Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21

[7] Tentang hal ini banyak dibahas dalam Buku Developmen,Migration and Security in East Asia, People’s Movemen and Non-Traditional Security Challenges in a Changing East Asia, edited by Dewi Fortuna Anwar The Habibie Center (THC)

[8] Wawasan Nusantara  adalah wawasan Nasional  Indonesia, yaitu cara pandang Bangsa Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 tentang diri dan lingkungannya di dalam eksistensinya yang serba Nusantara  didalam mengekspresikan diri ditengah-tengah lingkungan nasionalnya.

Pengertian wawasan berangkat dari pengertian pada kamus umum bahasa Indonesia W.J.S Purwadarminta , bahwa yang dimaksud wawasan adalah pandangan , paham tentang suatu hal. Nusantara adalah rangkaian dari kata Nusa dan Antara . Dimaksud disini Kepulauan Indonesia sebagai kesatuan wilayah dan sebagai gugusan kepulauan antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta antara Benua Asia dengan Benua Australia.

[9] Prof Muladi, Gub Lemhannas RI, Kerangka Ceramah di KRA XXXIX/2006  Lemhannas RI tanggal 6 Agustus 2006 tentang Relevansi Doktrin Ketahahan Nasional terhadap Doktrin Kekuatan Nasional.

[10] Tentang Otonomi Daerah – Presiden SBY mengatakan ; ” Dalam alam reformasi ini, untuk kepentingan yang benar, kita melakukan desentralisasi dan otonomi daerah. Tapi pahami betul, proses yang penting ini tidak boleh menggoyangkan sendi-sendi NKRI, sendi-sendi Kebangsaan, karena bisa mengoyakkan kerangka  bernegara kita.Desentralisasi dan otonomi daerah pilihan, ketika dimasa lalu terasa pembangunan ini kurang merata, kurang  adil, sentralistik dan konsentrik, kita bedah, kita lakukan pemberdayaan dan kita perbaiki sistem pemerintahan seperti ini. Namun sekali lagi jangan sampai ikatan kesukuan, ikatan keagamaan, ikatan etnis, ikatan kedaerahan dan lain-lain menabrak ikatan kebangsaan yang harus kokoh kita pertahankan.”

[11] Kasus-kasus konflik komunal yang melanda Indonesia saat ini yang bermuara pada tuntutan disintegrasi, banyak dilatar belakangi oleh penghinaan terhadap identitas social cultural,adat serta kehidupannya, termasuk yang berkaitan dengan taraf hidup.

[12] Indonesia sedang mengalami masalah tentang keamanan nasional (national security) yang didalamnya menyangkut upaya menciptakan rasa aman dan nyaman dalam berkehidupan nasional. Oleh karenanya, Lemhannas RI telah membuat kajian tentang Keamanan Nasional (National Security) dengan melakukan kerja sama dengan Instansi dan LSM terkait untuk merumuskan hal tersebut sebagai bahan masukan kepada pemerintah.

[13] DR.H. Susilo Bambang Ydhoyono, Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila, Pidato memperingati Hari lahir Pancasila 1 Juni 2006 di JCC Jakarta.