“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” (NKRI) (Perspektif Wawasan Nusantara, Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional)[1]

Oleh: Mayjen TNI (Purn) Putu Sastra Wingarta, S.IP,Msc [2]

Pendahuluan

            Dalam Lokakarya ini saya diminta untuk  menjadi nara sumber untuk memberikan masukan, saran dan pendapat dalam rangka penyempurnaan materi sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang telah disusun oleh kesekjen-an MPR RI. Adalah hal yang sangat membanggakan bagi saya pribadi mewakili Gubernur Lemhannas RI, memperoleh kehormatan dan kepercayaan untuk berbicara masalah  4 pilar itu, meliputi Pancasila,UUD 1945, sesanti Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Walau dalam kesempatan ini saya hanya diminta untuk berbicara masalah NKRI saja, sesuai acuan dalam TOR, namun pada forum yang terhormat ini ingin saya sampaikan bahwa di Lemhannas RI, ke 4 pilar ini adalah materi inti ( core) dalam kurikulumLemhannas RI yang harus diberikan kepada para peserta didik di Lemhannas RI, baik peserta reguler maupun singkat, serta peserta program-program pendidikan lainnya yang  diselenggarakan di Lemhannas RI.[3]  Pemahaman tentang 4 pilar ini sangat diperlukan dengan melibatkan lembaga politik mulai dari MPR,Legeslatif (DPR dan DPRD),eksekutif (pemerintah pusat dan daerah) dan yudikatif. Pelibatan lembaga-lembaga tersebut mengkait dengan upaya untuk menghasilkan peraturan perundangan (undang-undang, keppres dan perda). Upaya-upaya yang bersifat praktis ditujukan untuk mendukung melalui kegiatan-kegiatan seperti pendidikan, penyuluhan dan training of trainer (TOT) tenaga penyuluh dengan melibatkan peran aktif Lemhannas RI, Perguruan Tinggi, sekolah dan stakeholders lainnya. Sedangkan upaya yang bersifat operasional dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Hal ini dilakukan mengingat lembaga pendidikan merupakan ujung tombak yang efektif dalam pembentukan watak dan karakter bangsa, khususnya generasi muda.[4] Peran serta masyarakat akan menentukan berhasil tidaknya upaya –upaya memasyarakatkan 4 pilar kebangsaan dan bernegara termasuk pilar NKRI.

Setiap bicara masalah NKRI, kita tertarik untuk berbicara lebih dalam tentang sejarah terbentuknya negara termasuk terbentuknya NKRI yang ada sekarang ini, yang sama-sama kita cintai. Seperti diilustrasikan negara sebagai sebuah organisme, maka sejarah terbentuknya sebuah negara sama dengan sejarah sebuah kelahiran. Selain keberadaan atau kelahirannya, layaknya sebuah organisme maka jaminan kelangsungan eksistensinyapun akan menjadi penting untuk didiskusikan, termasuk kualitas atau tingkat ketahannannya (resilience)dalam menjalankan kehidupan. Berangkat dari pemahaman seperti ini, maka Indonesia yang  sejak awal ‘kelahirannya’ (memilih) menjadi negara ‘kesatuan’ seperti bunyi dari Pasal 1  ayat (1) UUD NRI tahun 1945;  “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”, menjadi menarik untuk didalami kembali akan hal ikhwal pilihannya pada bentuk Negara Kesatuan, yang pada akhirnya  populer dengan istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

Disepakati bahwa NKRI adalah salah satu pilar dari 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Walau  demikian, perlu dicermati hasil survey BPS tanggal 27-29 Mei 2011 tentang Kehidupan Bernegara yang menunjukkan bahwa tinggkat ke-‘tahuan’ masyarakat Indonesia tentang NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara menunjukkan persentase lebih kecil dibandingkan  pilar  Pancasila dan UUD 1945.

            “… Hampir seluruh masyarakat (99 persen) baik masyarakat perkotaan, pedesaan, kelompok elit maupun generasi muda mengetahui adanya Pancasila….. Persentase masyarakat yang mengetahui adanya ketiga pilar lainnya (UUD 1945,NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) lebih rendah dibandingkan pengetahuan mereka tentang Pancasila . Sekitar 80-86 persen masyarakat mengetahui UUD 1945 sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, sementara yang mengetahui NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pilar kehidupan bernegara sekitar 67-78 persen” (BPS,2011)

            Selain itu BPS juga menemukan bahwa  pendapat masyarakat mengenai 4 pilar bernegara itu, pilar NKRI menjadi pilar yang paling kecil persentasenya (76,95 %) dibandingkan 3 pilar lainnya dalam kaitannya dengan pertanyaan penting atau tidak pentingnya dipertahankan ke 4 pilar itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan data-data yang sederhana itu, menjadi menarik untuk selanjutnya membicarakan NKRI sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam hal ikhwal keberadaannya atau kelahirannya, jaminan kelangsungan eksistensinya serta tingkat ketahanannya dalam menjalankan kehidupan nasionalnya,yang akan dijadikan bahan untuk pemasyarakatannya, sehingga pemahaman masyarakat akan arti penting NKRI sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara semakin meningkat. Suatu yang menjadi semakin penting ditengah-tengah kecenderungan meningkatnya paham non Indonesia, separatisme, etnonasionalisme , konflik komunal diantara sesama komponen  bangsa serta masalah-masalah perbatasan dan lepasnya sebagian teritori Indonesia.

Sejarah ,Sebagai Latar Belakang

            Dalam konsep panduan Pemasyarakatan Sekjen MPR 2011 menyangkut NKRI sebagai bentuk Negara, sudah dibahas tentang sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan yang berisikan tentang sejarah nama Indonesia dan sejarahnya dimasa penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang Indonesia setelah kemerdekaan, yang berisi pembahasan tentang konsep negara kesatuan dalam UUD dan menurut UUD 1945. Untuk kepentingan sosialisasi atau pemasyarakatan, penting untuk membahas sebuah sejarah secara tajam dan mendalam, terlebih-lebih yang berkaitan dengan sejarah  sebuah bangsa heterogen, plural dan multikultural yang mengikatkan dirinya dalam sebuah wadah Negara Kesatuan. Konsep panduan pemasyarakatan yang saat ini disiapkan oleh MPR-RI, yang menggunakan pendekatan sejarah, mungkin masih perlu dipertajam, dikaitkan dengan sasaran besar yang ingin dicapai menyangkut ikatan kejiwaan sebuah bangsa dalam wadah atau teritori yang begitu luas dari Sabang sampai Meraoke. Kuatnya ikatan kejiwaan sebuah bangsa dalam sebuah wadah yang disebut negara akan sangat tergantung dari kuat dan lemahnya pemahaman bangsa itu terhadap sejarah negara itu terbentuk. Begitu banyak referensi atau buku-buku sejarah tentang Indonesia, namun begitu banyak juga diantara kita sesama komponen bangsa Indonesia yang masih belum secara mendalam memahami sejarah bangsanya yang terwadahkan dalam NKRI. Akibatnya, begitu banyak tafsir atau pemahaman tentang NKRI sebagai bentuk negara dengan wilayah teritori dari Sabang Prov NAD sampai Meraoke di Prov Papua atau dari Mianggas  di Prov Sulawesi Utara sampai Pulau Rote di Provinsi NTT. Muaranya, disatu sisi kita sering mendengar istilah NKRI ‘harga mati’, dilain sisi masih juga terdengar orang-orang yang berpikir tentang bentuk alternatif dari NKRI yang ada sekarang ini. Walau demikian, satu hal yang harus disepakati, berkaitan dengan istilah NKRI ‘harga mati’ adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI itu adalah negara yang memiliki satu kesatuan teritori (sesuai UNCLOS 1982) dari Sabang sampai Meraoke, satu kesatuan bangsa yang disebut bangsa Indonesia (Sumpah Pemuda 1928), satu kesatuan kepemilikan sumber kekayaan alam yang peruntukannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, satu kesatuan ideologi nasional yaitu ideologi Pancasila, satu kesatuan politik nasional yang harus selalu berpihak pada kepentingan nasional (national interest),  satu kesatuan perekonomian nasional yang harus selalu berpihak pada upaya mensejahterakan rakyat Indonesia, satu kesatuan budaya nasional yang memiliki jati diri Indonesia sebagai karakter nasional dan sistem pertahanan keamanan nasional yang khas menurut kharakteristik Indonesia. Itulah makna yang lebih dalam dari sekedar NKRI.

Tentang sejarah, Bung Karno pernah mengingatkan kita bahwa;

“Kita hanya 2 kali mengalami nationale staat, yaitu di jaman Sriwijaya dan di jaman Majapahit    …..Nationale staat hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri di jaman Sriwijaya dan Majapahit dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama ”[5]

            Negara Majapahit adalah cikal bakal Indonesia.  Majapahit yang keberadaannya sejak sekitar abad ke 13  sampai sekitar abad ke 15 adalah kerajaan yang sangat berjaya,  terlebih pada jaman Mahapatih Gajah Mada yang wafat disekitar tahun 1360-an, adalah Mahapatih yang sangat terkenal dan disegani, karena sumpah palapanya (sumpah yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu).[6] Sumpah inilah yang mengilhami founding fathers kita untuk kembali menggali, menggunakan dan memelihara visi Nusantara, bersatu dalam “Wawasan Nusantara” dalam sesanti Bhineka Tunggal Ika yang artinya beragam namun sejatinya satu, yang seharusnya berada dalam satu wadah. Visi Mahapatih Gajah Mada (patihnya patih-patih kerajaan-kerajaan yang ada diberbagai pulau-pulau diluar Jawa Dwipa (pulau Jawa) yang biasa juga disebut dengan Dwipantara atau Nusantara, pada jamannya adalah visi globalisasi Majapahit, yang walaupun pusat Kerajaan ada di Pulau Jawa, namun bertekad menyatukan Nusantara (yang artinya pulau di seberang atau diluar pulau Jawa) dalam satu kesatuan kehendak dan jiwa. Namun sejarah juga mencatat bahwa Majapahit yang berumur lebih dari 2 abad, harus mengakhiri kejayaannya karena Majapahit mengalami paradoks histori, yang sejak wafatnya Gajah Mada dengan visi ‘nusantara’nya mengalami perpecahan (semacam balkanisasi di Eropa Timur di akhir abad ke 20) dengan ditandai lepasnya kerajaan-kerajaan yang awalnya dibawah payung kerajaan Majapahit menjadi kerajaan-kerajan kecil yang berdiri sendiri. Begitu rendah tingkat kewaspadaan nasional sebagai negara bangsa (nationale staat) yang dimiliki Majapahit dalam konteks berbangsa dan bernegara pada jamannya, sehingga konflik-konflik kedalam yang melahirkan berbagai perpecahan lambat laun mempengaruhi ketahanan nasionalnya untuk menuju kekehancuran total. Kondisi Majapahit yang demikian, seiring dengan masuknya bangsa Eropa ke Indonesia disekitar tahun 1521, diawali bangsa Spanyol berlanjut dengan bangsa Belanda dengan VOC-nya disekitar tahun 1602 yang membuat Jawa dengan Nusantara-nya berdasar visi ‘wawasan nusantara’ Mahapatih Gajahmada benar-benar hancur oleh kolonisasi Belanda dan Jepang yang berlangsung sekitar 3 setengah abad, dan berakhir tuntas pada 27 Desember  1949, walau proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

            Di Lemhannas-RI,[7] di jalan Merdeka Selatan 10 Jakarta,  sebagai tempat dididiknya para pimpinan nasional dalam program pendidikan reguler maupun singkat serta program pendidikan lainnya, ada beberapa patung peringatan, seperti patung Gajah Mada, Bung Karno, Panglima Besar Sudirman, yang sengaja di bangun dihalaman maupun didalam gedung. Patung-patung itu dibangun untuk memberi peringatan kepada bangsa ini, atau paling tidak kepada peserta didik, berkaitan dengan peran tokoh-tokoh pendahulu bangsa itu dalam sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari sabang sampai Meraoke. Terbentuknya NKRI selalu diklaim sebagai NKRI yang diperoleh melalui perjuangan merebut kemerdekaan. Pemahaman merebut itu berkaitan dengan keyakinan bahwa kemerdekaan yang awalnya telah dimiliki oleh Majapahit sebagai cikal bakal bangsa Indonesia, namun karena lemahnya kewaspadaan nasional, ketahanan nasional, lemahnya persatuan dan kesatuan ‘nusantara’, pada masa itu, maka dapat dikuasai oleh bangsa Eropa.

Dalam konteks perlunya persatuan dan kesatuan, dalam wadah NKRI atau Negara yang berbentuk Kesatuan, pemahaman sejarah seperti diutarakan diatas menjadi penting, karena pengalaman buruk Majapahit menuju kehancuran totalnya tidak boleh terulang dalam NKRI yang sejatinya saat ini baru berumur setengah abad lebih sedikit. Justru kelahiran dan keberadaan NKRI harus disikapi dan dipahami sebagai upaya dan perjuangan keras untuk kembali mewujudkan visi Majapahit, menyatukan Nusantara dalam kemegahan dan kejayaannya dengan wilayahnya dari Sabang sampai Meraoke sebagai wilayah hukum yang diakui secara internasional berdasar wilayah hukum teritori hasil penyerahan kolonial Belanda dulu.

Dalam UUD NRI tahun 1945 Pasal 1  ayat (1) berbunyi ; “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Dalam konsep panduan Pemasyarakatan Sekjen MPR 2011 dikatakan bahwa “Negara Kesatuan adalah konsep ketata negaraan yang mengatur hubungan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, sedangkan persatuan adalah sikap batin atau kejiwaan atau semangat kolektif untuk bersatu dalam ikatan kebangsaan dan negara. Apa dan bagaimanapun hubungan pemerintah pusat dengan daerah itu, satu hal yang harus disepakati, bahwa hubungan itu harus tetap dalam kesatuan sistem yang fungsional. Dengan menggunakan pendekatan teori fungsional dan organiknya Herbert Spencer yang mengidentikkan negara sama dengan organisme, maka jaminan kelangsungan hidup menjadi sebuah tuntutan dari negara (NKRI). Masih menurut teori ini, yang memperkenalkan analogi organik, yang memahami negara seperti tubuh manusia sebagai suatu organisasi yang terdiri atas bagian-bagian yang tergantung satu sama lain, maka hubungan pemerintah pusat dengan daerahpun harus begitu adanya.  Tuntutan jaminan kelangsungan hidup NKRI menjadi vital interest, yang harus ditunjang dengan jaminan berjalannya ketata negaraan secara fungsional, untuk menghasilkan kondisi ibarat tubuh manusia yang sehat dan  bugar, dengan menggunakan perspektif wawasan nusantara, kewaspadaan dan ketahanan nasional, yang bermuara pada terjaminnya kelangsungan kehidupan nasional.

Tentang persatuan sikap batin atau kejiwaan, sejak awal Bung Karno selaku founding fathers kita mengajak bangsa Indonesia untuk memahami dan menyelami teori yang dibangun teoritisi perancis Renan yang mengatakan bahwa bangsa adalah segerombolan atau sekumpulan manusia yang memiliki solidaritas besar karena adanya kesatuan jiwa (soul) yang ingin bersatu dan bersama. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dibangun berdasar teori itu yang juga dilengkapi dengan teorinya Otto Bauer yang mengatakan bahwa bangsa adalah sekumpulan manusia yang memiliki persamaan watak karena adanya persamaan nasib. Dalam pidatonya pada tanggal 5 Juli 1958 di Istana Negara, Bung Karno melengkapi teori Renan dan Bauer dengan teori geopolitiknya. Tentang teori geopolitiknya ini, Bung Karno lebih jauh menjadikan hal itu sebagai bahan kuliah perdananya kepada peserta Kursus Reguler pertama  Lemhannas –RI tanggal 20 Mei 1965 dulu. Dikatakan bahwa;

“ ….menurut pendapat saya yang dikatakan bangsa itu adalah segerombolan manusia yang – kalau mengambil Renan- keras ia punya  le desir d’etre ensemble (keinginan, kehendak untuk bersatu), – kalau mengambil Otto Bauer- keras ia punya charaktergemeinschaft (persatuan, persamaan watak yang dilahirkan karena persamaan nasib), tetapi yang berdiam diatas satu wilayah geopolitik yang nyata satu persatuan. Apa wilayah geopolitik yang nyata satu persatuan, satu kesatuan itu apa?……. Geo dari perkataan geografi, peta gambarnya. Geopolitik ialah hubungan antara letaknya  tanah dan air, petanya itu  dengan rasa-rasa dan kehidupan politik.”

             Disini jelas-jelas Bung Karno mengatakan bahwa NKRI harus menjadi wadah yang menyatukan seluruh aspek kehidupan nasional meliputi aspek geografinya, demografinya, sumber kekayaan alamnya, ideologi, politik, ekonomi ,sosial budayanya sampai pertahanan keamananya. Seluruh aspek kehidupan itu biasa disebut dengan delapan aspek atau asta gatra.

NKRI,  Perspektif Wawasan Nusantara, Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional

            Geopolitik yang dimaksud Bung Karno, sejatinya adalah geopolitik konsepsi ruang yang diperkenalkan oleh Karl Haushofer yang menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer, teori ini disebut pula teori kombinasi ruang dan kekuatan. Dalam Modul Wawasan Nusantara Lemhannas RI (2010), sebagai bahan ajar dalam program pendidikan di Lemhannas-RI, dibahas  bahwa ;

Konsepsi geopolitik telah lama dibicarakan oleh sementara tokoh bangsa, antara lain Muh. Yamin dan Bung Karno, dalam Sidang BPUPKI pada tahun 1945. Berkaitan dengan hal itu, Bung Hatta dkk. (1980) memberikan komentar antara lain,  “Bung Karno mempergunakan dalil-dalil teori Geopolitik, khususnya Blut-Und-Boden Theorie, ciptaan Karl Haushofer. Teori ini sebetulnya sendi bagi politik imperialisme     Jerman, tetapi sangat menarik pula bagi kaum nasionalis Asia dan Indonesia,  khususnya untuk membela cita-cita kemerdekaan, persatuan bangsa, dan tanah air.”           Dua puluh tahun kemudian, yaitu pada tahun 1965, Bung Karno dalam pidatonya       yang berjudul Susunlah Pertahanan Nasional Bersendikan Karakteristik Bangs,  pada waktu peresmian berdirinya Lemhannas, antara lain menyatakan, “Mengetahui     hasil ilmu Geopolitik yang pada pokoknya, mula-mula saya baca di dalam kitabnya   Karl Haushofer, Die Geo-Politik des Pazifischen Ozeans, Geo-Politik dari Samudra  Pasifik, kalau mau mengetahui bagaimana suatu bangsa dijadikan besar, harus        mengetahui Geo-Politik bangsa itu.” 

Berdasar pemahaman diatas maka geopolitik Indonesia sejatinya adalah Wawasan Nusantara itu sendiri, yaitu cara pandang nasional (national outlook) bangsa Indonesia tentang diri (dengan kekuatan yang dimilikinya) dan lingkungannya (ruangnya) berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan  aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan nusantara juga sering dimaknai sebagai cara pandang, cara      memahami, cara menghayati, cara bertindak,  berfikir dan bertingkah  laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil interaksi proses psikologis, sosiokultural dengan aspek-aspek asta gatra atau delapan aspek kehidupan (Geo,demo, ska, ipoleksosbudhankam).  Atas dasar itulah  Indonesia memilih dan menjadi Negara Kesatuan, suatu bentuk yang paling tepat dikaitkan dengan cara pandang bangsanya tentang diri dan lingkungannya. Indonesia sangat sadar akan posisinya yang terpecah disilang dunia, benua dan samudera yang menuntut kesatuan itu. Sulit bagi Indonesia untuk membela cita-cita kemerdekaan, persatuan bangsa, dan tanah airnya dari berbagai bentuk ancaman bila tidak berdasar Negara Kesatuan. Terlebih ancaman kontemporer dan kedepan adalah ancaman yang tidak sekedar tradisional, namun juga yang tidak tradisional (traditional and non traditional threat). Bahwa ancaman yang selama berlangsungnya perang dingin lebih menitik beratkan pada pemahaman ancaman tradisional (traditional threat), yaitu ancaman militer, telah berubah menjadi pemahaman baru tentang ancaman non tradisional (non traditional threat), yaitu ancaman nir militer atau ancaman yang dapat menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Berdasarkan itu maka lahir pemahaman baru menyangkut keamanan (security)dengan istilah “comphrehensive security” atau keamanan menyeluruh yang menuntut adanya kesatuan  ( corporate security) dalam konsep kewaspadaan nasional untuk menghasilkan ketahanan nasional NKRI yang sangat tangguh ( sustainable). [8]

            Tentang Kewaspadaan nasional sebagai konsepsi adalah langkah-langkah sistemik yang dapat dilakukan untuk  kepentingan menjamin kelangsungan kehidupan nasional. Langkah-langkah sistemik itu berkaitan dengan kepemilikan atas early detection system, early warning system, cegah awal, tangkal awal serta tanggap awal terhadap ancaman yang potensial maupun manivest. Seperti telah disinggung diatas, bahwa dengan menggunakan pendekatan teori organiknya Herbert Spencer yang mengidentikkan negara sama dengan organisme, maka jaminan kelangsungan hidup menjadi sebuah tuntutan dari negara (NKRI). Dianalogikan bahwa NKRI seperti tubuh manusia, sebagai suatu organisasi yang terdiri atas bagian-bagian yang tergantung satu sama lain. Untuk menjamin kelangsungan hidupnya itulah diperlukan  konsepsi kewaspadaan nasional, agar menghasilkan kualitas ketahanan nasional yang diharapkan, sebagai prasyarat  diperolehnya jaminan kelangsungan hidup itu. Sudah tentu kewaspadaan dan ketahanan nasional yang dimaksud menyentuh kewaspadaan dan ketahanan seluruh atau kesatuan aspek kehidupan nasional yang melingkupi asta gatra atau delapan aspek kehidupan nasional.

Secara definisi;

“Kewaspadaan Nasional atau Padnas adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan nasionalnya — kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaranya dari suatu ancaman. Padnas juga sebagai suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang harus dimiliki olah bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI”. ( Modul Padnas, Lemhannas-RI,2006)

Ancaman laten dari Indonesia sebagai konsekuensi dari karakteristik yang dimiliki adalah ancaman disintegrasi, diawali disintegrasi sosial sampai dengan disintegrasi nasional. Agar  resistance terhadap ancaman disintegrasi ini, maka konsep kewaspadaan nasional harus dijalankan yang  diawali degan tuntutan  dimilikinya nasionalisme  setiap anak bangsa yang memadai.

Selain itu, Lemhannas-RI juga mendefinisikan ketahanan nasional sebagai berikut:

“ Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional.[9]

Intinya, ketahanan yang dinamis – ketahanan yang menghasilkan resilience. Ketahanan yang diperoleh dari Kewaspadaan Nasional. Sama dengan Kewaspadaan Nasional, kualitas ketahanan  nasional secara menyeluruh dalam skala nasional akan sangat tergantung dari kualitas ketahanan nasional pada tiap-tiap daerah di wilayah NKRI.

Kesimpulan sebagai penutup

  • Menggunakan perspektif wawasan Nusantara, Kewaspadaan Nasioanal dan Ketahanan Nasional, maka Indonesia sebagai negara kesatuan seperti yang termuat dalam  UUD NRI tahun 1945 Pasal 1  ayat (1) harus terus dijaga dan dipertahankan untuk menjamin kelangsungan kehidupan nasionalnya dan eksistensinya dengan kualitas daya saingnya yang memadai dalam percaturan dunia.
  • Sosialisasi atau pemasyarakatan NKRI sebagai salah satu pilar dari 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara , tidak terbatas pada penggunaan pendekatan sejarah dan hukum semata, namun  pendekatan yang lebih komprehensif harus dilakukan dengan menggunakan perspektif wawasan nusantara, kewaspadaan nasional dan ketahanan nasional yang selalu mendasari analisisnya terhadap NKRI pada sinergitas seluruh aspek kehidupan nasionalnya yang melingkupi asta gatra atau delapan aspek kehidupan nasional.
  • Penting dalam sosialisasi atau pemasyarakatan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pilar NKRI, melibatkan lembaga politik mulai dari MPR,Legeslatif (DPR dan DPRD),eksekutif (pemerintah pusat dan daerah) dan yudikatif pada tataran politis untuk menghasilkan  peraturan perundangan (undang-undang, keppres dan perda), serta upaya yang bersifat praktis untuk mendukung kegiatan-kegiatan seperti pendidikan, penyuluhan dan training of trainer (TOT) tenaga penyuluh dengan melibatkan peran aktif Lemhannas RI, Perguruan Tinggi, sekolah dan stakeholders lainnya.

JAKARTA,    18 JUNI 2011

Daftar Bacaan:

  • Badan Pusat Statistik,2011, Laporan Hasil Survei Pandangan Masyarakat Terhadap Kehidupan Bernegara
  • Canton,James,2009,The Extreme Future,10 Tren Utama yang Membentuk Ulang Dunia 20 Tahun ke Depan,penerjemah;Inyiak Ridwan Muzir,Pustaka Alvabet, Jakarta
  • Lemhannas-RI , Ketahanan Nasional Indonesia, Jakarta
  • ___________,2003 Buku Induk Wawasan Nusantara,Jakarta
  • ___________,2006 Modul Kewaspadaan Nasional
  • Sekjen MPR RI, Jakarta,2011, Panduan Pemasyarakatan Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika,Buku 1,
  • Tim Penerbitan Buku Pancasila, 2005, Pancasila Bung Karno, Himpunan Pidato, Ceramah Kursus dan Kuliah, Paksi Bhineka Tunggal Ika, Jakarta

Sumpah Palapa, dikutip dan diunduh dari  http://id.wikipedia.org/wiki/pada tanggal 11 Juni 2011


[1] Disampaikan dalam rangka Loka Karya Penyempurnaan materi Sosialisasi  4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara  yang diselenggarakan Sekjen MPR RI tanggal 17 s.d 19 Juni 2011 di Hotel Santika –Jl AIPDA KS Tubun no 7 Jakarta

[2] Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas-RI

[3] Program Pendidikan Reguler (9,5 bulan), Program Pendidikan Singkat (5,5 bulan), serta program-program lainnya yang berlangsung antara satu minggu sampai 5 minggu, yang dikemas dalam program pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

[4] Dalam survei BPS tanggal 27-29 Mei 2011 tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Kehidupan bernegara, pada pertanyaan siapa yang dianggap paling tepat melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya 4 pilar kehidupan bernegara, sebagian besar mayarakat (43,4 %)berpendapat bahwa Guru dan Dosen dipandang sebagai figur yang paling tepat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi. Tokoh masyarakat 28%,Badan Khusus yang dibentuk pemerintah 20%, Tokoh politik 3 % dan lainnya 6%.

[5] Pidato lahirnya Pancasila, pidato Bung Karno di depan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai tanggal 1 Juni 1945

[6] Sumpah Palapa adalah suatu pernyataan/sumpah yang dikemukakan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubhumi Majapahit, tahun 1258 Saka (1336 M).Sumpah Palapa ini ditemukan pada teks Jawa Pertengahan Pararaton, yang berbunyi, Sira Gajah Madapatih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada: “Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa”.  Terjemahannya, Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, “Jika telah mengalahkan Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa”.  Dari isi naskah ini dapat diketahui bahwa pada masa diangkatnya Gajah Mada, sebagian wilayah Nusantara yang disebutkan pada sumpahnya belum dikuasai Majapahit. ( Arti atau yang dimaksud dengan nama-nama tempat itu adalah; Gurun = Nusa Penida ,Seran = Seram ,Tañjung Pura = Kerajaan Tanjungpura, Ketapang, Kalimantan Barat , Haru = Sumatra Utara (ada kemungkinan merujuk kepada Karo) , Pahang = Pahang di Semenanjung Melayu , Dompo = sebuah daerah di pulau Sumbawa , Bali = Bali , Sunda = Kerajaan Sunda , Palembang = Palembang atau Sriwijaya Tumasik = Singapura  (dikutip dan diunduh pada tanggal 11 Juni 2011dari  http://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah_Palapa)

[7] Lemhannas-RI, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berdasarkan Peraturan Presiden RI No 67 Tahun 2006 Tanggal 13 Juni 2006 melaksanakan tugas pokok pendidikan pimpinan nasional, pengkajian strategis  dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

[8] Dalam pengukuran tentang Ketahanan Nasional Indonesia hasil laboratorium pengukuran ketahanan nasional (labkurtannas) lemhannas –RI tahun 2009-2010, indek ketahanan nasional Indonesia ada pada kualifikasi kurang tangguh (warning).

[9] Difinisi yang dirumuskan oleh Lemhannas-RI (Lembaga Ketahanan Nasional RI) sejak tahun 1975.

Tentang putusastrawingarta

Tenaga profesional LEMHANAS RI Bidang Kewaspadaan Nasional

One response to ““Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” (NKRI) (Perspektif Wawasan Nusantara, Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional)[1]”

  1. isma_isma says :

    Terima kasih ,, dengan materi materi yang saya dapat ini,saya dapat menyelesaikan makalah saya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: